Ada banyak cara untuk mengetahui bahwa hidup sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya dengan melihat isi dompet setelah belanja kebutuhan sehari-hari. Uang yang kemarin terasa cukup, hari ini bisa habis bahkan sebelum semua kebutuhan masuk keranjang. Belum lagi urusan pekerjaan, tagihan, dan cuaca yang belakangan semakin sulit diajak kompromi.
Selama ini, krisis iklim mungkin lebih sering dibicarakan lewat gambaran es kutub yang mencair, hutan terbakar, atau suhu bumi yang terus meningkat. Sesuatu yang terdengar besar, jauh, dan kadang terasa tidak ada hubungannya dengan rutinitas kita. Padahal, dampaknya bisa jauh lebih dekat. Sampai ke meja makan, penghasilan bulanan, bahkan keputusan sederhana tentang barang apa yang terpaksa tidak jadi dibeli.
Persoalan inilah yang kembali disoroti Greenpeace Indonesia ketika menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada 20 Oktober 2026. Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, para aktivis membentangkan dua spanduk berukuran besar dari Patung Selamat Datang. Pesannya menyinggung hubungan antara krisis iklim, bencana, dan biaya hidup masyarakat yang terus menjadi persoalan.
Aksi tersebut bukan sekadar pertunjukan visual di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Greenpeace membawa persoalan yang lebih mendasar: siapa sebenarnya yang harus menanggung ongkos ketika lingkungan semakin rusak dan kehidupan semakin mahal?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan setelah Greenpeace merilis riset bertajuk Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah.
Penelitian yang melibatkan delapan kelompok masyarakat di kawasan Jakarta Raya, Bandung Raya, dan Yogyakarta Raya tersebut memperlihatkan bahwa persoalan iklim punya hubungan erat dengan tekanan ekonomi sehari-hari.
Sebanyak 41 persen responden merasakan dampak paling besar pada konsumsi dan biaya pangan. Sementara 39 persen merasakan pengaruhnya terhadap produktivitas dan pendapatan. Sisanya, 20 persen, berkaitan dengan tempat tinggal dan biaya transportasi.
Angka-angka itu mungkin terlihat seperti statistik biasa. Namun, di baliknya ada persoalan yang jauh lebih personal.
Bagi nelayan, cuaca buruk bisa berarti kehilangan kesempatan melaut. Bagi pengemudi ojek daring, hujan ekstrem dapat mengganggu jam kerja sekaligus meningkatkan risiko di jalan. Sementara bagi keluarga yang penghasilannya sudah pas-pasan, kenaikan harga bahan pangan bisa berarti harus kembali menghitung apa saja yang masih sanggup dibeli.
Dan ketika penghasilan tidak ikut bertambah, pilihan yang tersedia sering kali hanya satu: mengurangi pengeluaran.
Riset Greenpeace mencatat 57,34 persen responden memangkas konsumsi non-esensial demi menghemat pengeluaran bulanan. Di sisi lain, 56,79 persen mencari pekerjaan tambahan atau membuka usaha baru untuk memperoleh pemasukan ekstra.
Ada pula yang mulai menanam kebutuhan pangan sendiri di rumah.
Sekilas, semua ini bisa dibaca sebagai cerita tentang masyarakat yang kreatif dan tangguh menghadapi keadaan. Tetapi ada sisi lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Ketika semakin banyak orang harus bekerja lebih lama, mengurangi kebutuhan, atau mencari cara baru untuk bertahan, kita juga perlu bertanya apakah beban menghadapi krisis sudah terbagi secara adil.
Sebab, tidak semua orang punya waktu, tenaga, lahan, atau modal untuk melakukan hal-hal tersebut.
Di tengah situasi ini, pemerintah tentu memiliki ukuran tersendiri untuk membaca kondisi ekonomi nasional. Dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada paruh pertama tahun tersebut.
Namun, Greenpeace mempertanyakan sejauh mana pertumbuhan itu benar-benar tercermin dalam keseharian masyarakat, terutama mereka yang penghasilannya rentan terhadap gangguan cuaca dan bencana.
Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga memang tidak selalu bergerak dengan kecepatan yang sama. Angka pertumbuhan dapat menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, tetapi belum tentu menjelaskan bagaimana manfaatnya tersebar, atau seberapa berat biaya hidup yang harus ditanggung kelompok tertentu.
Di titik inilah pembicaraan tentang krisis iklim menjadi lebih rumit daripada sekadar mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik atau menanam pohon.
Krisis iklim juga berkaitan dengan keamanan pekerjaan, ketersediaan pangan, kesehatan, dan kemampuan keluarga mempertahankan kehidupan yang layak.
Banjir tidak berhenti menjadi persoalan ketika air mulai surut. Ada rumah yang harus diperbaiki, barang yang perlu diganti, pekerjaan yang tertunda, dan pengeluaran tak terduga yang muncul begitu saja. Begitu pula kebakaran hutan dan lahan. Asapnya mungkin akhirnya menghilang, tetapi dampaknya terhadap kesehatan dan aktivitas ekonomi bisa berlangsung lebih lama.
Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, menilai bahwa kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan menghadapi tekanan paling berat. Menurut Greenpeace, pemerintah perlu menjadikan dampak sosial dan ekonomi dari krisis iklim sebagai pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan.
Tentu, persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu kebijakan. Penanganan bencana, perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja membutuhkan pendekatan yang saling terhubung. Perdebatan tentang prioritas anggaran serta efektivitas program pemerintah pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan tersebut.
Namun, satu hal yang semakin sulit diabaikan adalah kenyataan bahwa dampak perubahan iklim tidak dirasakan secara merata.
Orang yang memiliki tabungan mungkin masih bisa memperbaiki rumah setelah banjir atau mengambil cuti ketika cuaca buruk. Sebaliknya, bagi mereka yang bergantung pada pendapatan harian, satu hari tanpa bekerja bisa langsung mengganggu kebutuhan keluarga.
Itulah sebabnya krisis iklim tidak cukup dibicarakan hanya sebagai persoalan lingkungan. Ada dimensi ketimpangan yang membuat dampaknya terasa jauh lebih berat bagi sebagian orang.
Pada akhirnya, perdebatan tentang angka pertumbuhan, kebijakan pembangunan, dan komitmen iklim akan selalu kembali pada pertanyaan yang sederhana: apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih aman dan layak?
Sebab, bagi banyak orang, masa depan bukan semata urusan target pembangunan puluhan tahun mendatang. Masa depan juga berarti besok masih bisa bekerja, minggu depan masih sanggup membeli kebutuhan dapur, dan bulan depan tidak perlu memilih antara membayar tagihan atau memenuhi kebutuhan makan.
Bumi yang semakin panas mungkin terdengar seperti persoalan seluruh dunia. Tetapi bagi mereka yang setiap hari harus menghitung pengeluaran sampai rupiah terakhir, krisis itu sudah terasa sangat dekat.
Bukan lagi sekadar soal menyelamatkan bumi.
Melainkan juga soal bagaimana manusia bisa terus hidup dengan layak di atasnya.
